jurnal tentang otonomi daerah. b. jurnal tentang otonomi daerah

Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan. Padahal di dalam konstitusi (UUD 1945), desa atau kesatuan masyarakat hukum adat atau denganKesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 23 Tahun 2014), menjadi dasar pengaturan otonomi Pemeintah Daerah yang secara konkrit dijelaskan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah beserta pengaturannya. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1997:12) menjelaskan sebagai berikut : a. Ada enam hal yang menjadi tuntutan reformasi ketika itu, salah satunya adalah penataan kembali hubungan pusat dan daerah, yaitu dengan memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. otonomi daerah hanya sebagai kebebasan untuk menambah pendapatan daerah secara instan. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008:. 97 2. melaksanakan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa hakekat dari otonomi daerah. Eksistensi Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang otonomi menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan subsistem besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang- undangan pusat yang sudah berlaku. Penyerahan kewenangan kepada daetah otonom berupa otonomi. . Dalam PP No. 4 - Desember 219 419-432. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. Berdasarkan penjelasan mengenai otonomi daerah di atas kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah hasil pemekaran pada tahun 2003. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (2013), Jakarta,. 2,. 32 841. 97 1. Hubungan Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Orang Indonesia Muhmmad Azka Nurul Fajri a a Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Indonesia 1. pemerintah daerah lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan. 2, No. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kekuasaan untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan melakukan fungsi pemerintahan. Lebih dari itu perubahan kedua atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus mengikuti pembatasan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan di atas. Septi Nur Wijayanti. Mengenai peran daerah dalam melakukan perjanjian. Abstract. Salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah penegasan terhadap otonomi daerah. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13, Nomor 2 Juni 2005, hlm. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amandemen dari UU No. (2015). Fax: (0274) 387646. (2021). adanya pemekaran daerah di era otonomi daerah sekarang ini. 2009. Hal yang paling diwanti-wanti terkait pelaksanaan otonomi daerah. (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. vii. id 1 Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)OTONOMI DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah memberi-kan konsekuensi legal bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia dalam buku Fedelisme Untuk Indonesia. Pemekaran daerah dalam pengertian yang sempit merupakan cakupan dari penataan wilayah, yaitu pembentukan,. 2 No. 1, Edisi 1, Juni 2011 (ISSN: 2087-9598) 1 DINAMIKA POLITIK PILKADES DI ERA OTONOMI DAERAH1 Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades Alamsyah, SIP, M. PEMBAHASAN604 JURNAL HUKUM NO. kepada pemerintah daerah untuk Jurnal Borneo Administrator | Volume 8 | No. perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019 (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN) DOI Number 45 Pendahuluan. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Abstract. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah. daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Berkaitan dengan desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Jurnal ini juga mempelajari isu – isu terkait pembangunan. 49Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah Dan desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa”, Jurnal Politik Profetik, Vol. Ulasan Lengkap. provided by Universitas Sriwijaya (UNSRI): E-Journal. 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1. No. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta. Korupsi Dan Hukum Pidana. 25. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara fiDialoguefl JIAKP, Vol. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. UU No. dibandingkan otonomi, hal ini dikarenakan otonomi dalam negara kesatuan merupakan wujud dari desentralisasi yang wujud daerahnya disebut daerah otonom. com. Download citation file: RIS (Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks). undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. 25 R. 11, No. Jakarta : Institute for Development and Policy Study. (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)”. Peratutan tentang daerah otonomo di cantumkan pada Undang-undang No. ^Desentralisasi dan undang-undang Otonomi Daerah di Era Reformasi _, Jurnal Hukum Vol. A. Memuat tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan non-penelitian (artikel konseptual) mengenai demokrasi dan otonomi daerah. 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Cinta Raja, Kec. tentang Pemerintahan Daerah: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, dan terakhir Undang-undang. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kambo, G. S Suryanto. Berdasarkan Undang-Undang No. 2016. Bentuk Dasar Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. ANALISIS OTONOMI DAERAH DALAM MENGUATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004. 25 Tahun 1999. pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. 1, No1, 2013, hlm. Riwayat Jurnal. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan. mengenai bagaimana pemerintah memperhatikan karakteristik dari daerah yang dijadikan daerah otonom,. 2 Kiki Endah, “Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2, No. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan. Dari latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis mencoba mencari dampak apa yang terjadi untuk semua kegiatan di DKI Jakarta atas otonomi daerah DKI Jakarta itu sendiri dalam menangani pandemi Covid-19 dengan menuliskan jurnal yang memiliki judul sebagai berikut ; “DAMPAK OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. mengatur tentang otonomi daerah khususnya y ang berkaitan dengan . ketika UU No. Smith. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru (pemekaran dari Kabupaten Lombok. Konsep dan Pendekatan Pembangunan. Provided by E-Journal Universitas Asahan. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. keluarnya Undang-Undang terbaru mengenai Pemerintah Daerah UU No. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20047, dikenal juga sebagai undang-undang otonomi daerah karena undang-undang ini mempertegas dan menindaklanjuti prinsip otonomi daerah yang telah diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar. Sistem otonomi daerah tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 1 (2019): 61–76. Jakarta : Penerbit Kompas. 3. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Ditinjau dari Perspektif UU No. Jurnal Potensia vol. -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN 5234). melahirkan daerah-daerah otonom. Jurnal Geografi 1 KONSEP PENGEMBANGAN WILA YAH DAN PENA TAAN RUANG INDONESIA DI ERA OTONOMI DAERAH Hariyanto dan Tukidi Jurusan Geografi - FIS UNNES. Wrihatnolo, Randy R. 1945 mengenai Pemerintah Daerah. 2, Juni 2013, hal. Abstract. Haw. 'Undang-Undang. otonomi daerah, desentralisasi, dan otonomi khusus. Undang-Undang No. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) Nuria Siswi Enggarani Fakultas Hukum UMS Email:. 1), 37–37. Dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak. Daerah Kabupaten. TOOLS View My Stats. Laica, 2007. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. B. PEMBAHASAN 1. Email: [email protected] KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah _____ _____ _____ Volume 14 No. 9 Tahun 2015 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah). No. Kebijakan tentang otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten. 8. Di sisi lain, permasalahan ruang otonomi bagi daerah untuk membentuk perencanaan bagi pengadaan barang publik secara lokal juga dapat memicu ketidakadilan regional. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. Karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, Wacana otonomi daerah menguat di tahun Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 29, paragraph 1 explains that "the State based on Almighty God". 22 4. 294 Jurnal LEGISLASI INDONESIA ol 19 No. Djoko Sujarto, Sektor Swasta Mitra Dalam Pembangunan Kita, Bandung: Seminar Nasional “Peranan Swasta Dalam Penataan Ruang Arsitektur” Unpar dan Departemen Pekerjaan Umum, 1990. (1978) . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu No. 15 JULI 2008: 459 - 473 lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. 460 JURNAL HUKUM NO. 21. Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 32 Tahun 2004 dan juga pada Undang-undang No. Dalam UU No 32 Tahun 2004, desentralisasi mengacu pada. tentang Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. IX. 2 | 2 0 2 0 bisa meningkatkan tuntutan rakyat agar bisa. Jurnal Siasat. kebijakan otonomi daerah. 2 | N o . 50Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a,. Yogyakarta: PT. 14 Edisi 1 Januari-Juni 2015 |53 dipertahan lagi. Ada enam hal yang menjadi tuntutan reformasi ketika itu, salah satunya adalah penataan kembali hubungan pusat dan daerah, yaitu dengan memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. Nurhardianto, Fajar. KONSEPSI ERA OTONOMI DAERAH Pemahaman banyak pihak tentang otonomi daerah diwarnai pemahaman yang beragam dengan perbendaharaan kata yang sudah tidak asing, bagi kita semuanya. Untuk mengunduh PDF, klik tautan Unduh di bawah ini. 2 Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Editor, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004) 3. otonomi daerah demi terwujudnya tujuan nasional. Seno Adji, Indriyanto. tentang Pemerintah Daerah, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada. Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. Mencermati hal tersebut, bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus akuntabel dan sejalan Ringkasan Artikel Diawali dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah yaitu UU No. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta undang-. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah . Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan.